MENGUNGKAP FAKTA DI BALIK KEMISKINAN 1 DIGI

By | 16 Oktober 2018

M. Hatta., S.E., MSI
Sekjen Institut Ekonomi Ideologis
(IEDe)

Tanggal 16 Juli 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa the first time in the historical of Indonesia (untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia) tingkat kemiskinan berada dalam 1 digit atau 9,82 persen. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menggunakan kalimat “satu digit” dan 9,82% memang tampak sedikit menggemberikan. Namun bagaimana jumlah populasi dari satu digit tersebut? Ternyata jumlahnya tidaklah sedikit, yaitu mencapai 25,95 juta jiwa.

Jika jumlah tersebut kita bandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di beberapa pulau di Indonesia, maka jumlah tersebut melebihi dari jumlah penduduk dari tiga (3) pulau di Indonesia, yaitu Kalimantan, Maluku, dan Papua, yang hanya berjumlah 23 juta jiwa.

Jika jumlah kemiskinan yang katanya hanya 1 digit tersebut dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Negara Australia sebesar 24,59 juta jiwa, maka jumlah orang miskin 1 digit di Indonesia telah melebihi jumlah penduduk sebuah Negara Australia.

Jumlah 1 digit tersebut juga hampir sama dengan jumlah penduduk Negara Teluk Saudi Arabia yang berjumlah 32,93 juta jiwa. Hanya 6,98 juta jiwa terpaut lebih besar penduduk Saudi Arabia.

Dari fakta di atas, masihkah kita mengatakan jumlah orang miskin di Indonesia hanya sedikit?

Dari sisi parameter kemiskinan yang digunakan pun juga perlu dikritik tajam. Parameter pengeluaran sebesar Rp 401,220/bulan atau sebesar 13,374/hari sungguh sangat tidak manusiawi.

Jumlah Rp 401,220 ini jika dibandingkan dengan standar upah minimum Nasional 2017 sangat merusak akal sehat. Betapa tidak, upah minimum Nasional 2017 telah mencapai Rp 2,142,855.

Upah minimum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan Pasal 43 disebutkan bahwa penetapan upah minimum adalah berdasarkan kebutuhan hidup layak secara fisik bagi seorang pekerja/buruh lajang (belum menikah) untuk kebutuhan selama 1 (satu) bulan.

Mengapa parameter pengeluaran yang disebut miskin hanya Rp 401,220? Namun di saat yang sama disebutkan untuk dapat hidup layak sebesar Rp 2,142,855.

Dari semua fakta di atas,
Apakah Pemerintah ingin menutup fakta kemiskinan akut di Indonesia?

Sumber Data:
Statistik Indonesia 2018 dan https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

#SayaCintaIndonesia
#KelolaNegeriDenganSyariahIslam
#KhilafahAjaranIslam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *