MITOS-MITOS UTANG REZIM

By | 16 Oktober 2018

 

Oleh M. Hatta., S.E., MSI

(Sekjen Institut Ekonomi Ideologis)

Sampai dengan tahun 2018 ini, nilai outstanding utang dalam negeri Indonesia telah mencapai Rp 4.227,3 Triliun.[1] Sebelumnya di tahun 2017 dan 2014 masing- masing berada diangka Rp 3.866 triliun dan Rp 2.609 triliun. Jika ditambahkan dengan utang luar negeri Rp 2.347 triliun (kurs Rp 13.000), maka total utang mencapai Rp 6.213 triliun, jumlah utang tersebut tentunya jauh sangat besar dibandingkan dengan pendapatan pemerintah, pendapatan pajak dan penerimaan non pajak, yang hanya sebesar Rp 1.736 triliun di tahun 2017.

Jumlah tersebut akan semakin membengkak nilainya jika ditambahkan dengan besaran utang luar negeri swasta (sampai dengan akhir triwulan IV 2017) yang mencapai Rp 2.231 triliun (kurs Rp 13.000) menjadi Rp 8.444 triliun (kurs Rp 13.000).[2]

Besaran utang yang sangat besar tersebut tentu saja sangat menghawatirkan. Namun sayangnya, menurut pemerintah (menteri keuangan) posisi utang Indonesia masih dalam berada level aman. Benarkah? Berikut di bawah ini sejumlah alasan pemerintah sekaligus bantahan penulis.

1. Rasio Hutang terhadap GDP yang masih di bawah 27 – 29%, rasio hutang ini masih sangat jauh di bawah Jepang dan Amerika Serikat yang masing – masing mencapai 250% dan 105%.

TANGGAPAN PENULIS:

Kenapa data pembanding yang digunakan Jepang dan Amerika Serikat?

Mengapa bukan Negara seperti Venezuela? Dimana rasio utang terhadap GDPnya masih berada di bawah 30%, yaitu 28% di tahun 2016.[3] Namun, di awal bulan November 2017, besaran rasio tersebut tetap saja membuat Venezuela mengalami gagal bayar secara selektif terhadap beberapa jenis surat utangnya.[4]

Begitupula jika kita lihat negara Yunani yang sudah berstatus negara Bankrut di tahun 2015 silam.[5] Padahal, rasio utang terhadap GDP Yunani dibandingkan Jepang lebih kecil yaitu sebesar 176.8%.[6] Namun kenapa Yunani Bankrut, sedangkan Jepang belum. Gagal bayarnya Yunani telah menjadikan negara tersebut sebagai negara maju pertama yang bankrut. Berapakah nilai utang Yunani ketika bankrut? €312 milyar atau setara Rp 5.314 triliun.[7]

Artinya, menjadikan rasio utang terhadap GDP sebagai indikator aman atau tidaknya level utang sebuah negara tidaklah tepat, terlalu menyederhanakan dan bahkan menyesatkan. Hal ini sama salahnya dengan menggunakan indikator GDP perkapita sebagai parameter kesejahteran masyarakat. Bagaimana mungkin kesejahteraan setiap rakyat Indonesia dilihat dari GDP perkapita Indonesia senilai Rp 48.000.000 (Rp 4juta per bulan) di tahun 2016, sementara pada yang saat sama pemerintah (BPS) sendiri menyebutkan bahwa rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (Pendapatan per bulan di bawah Rp 372.000 atau Rp 12.400 per hari ) sebanyak 27.7 juta jiwa.[8]

Oleh karena itu, semestinya untuk mengukur sebarapa gawat posisi utang pemerintah adalah berpatokan kepada seberapa besar pendapatan pemerintah itu sendiri, pajak maupun bukan pajak. Mengapa demikian? Karena secara riil pemerintah akan membayar utang dengan uang yang memang dia hasilkan. Bukan uang yang dihasilkan oleh orang lain.

#Menjelang15Ribu
#TinggalkanKapitalisme
#IndonesiaPerluKhilafah

lihat selengkapnya di https://mtaufiknt.wordpress.com/2018/03/28/mitos-mitos-utang-rezim/#more-2776

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *