Tanggungjawab Pemotongan Oleh Majikan dari Gaji Pegawai dan Tambahan Darinya (Pensiun)

By | 18 Desember 2018

بسم الله الرحمن الرحيم
Silsilah Jawaban asy-Syaikh al-‘Alim ‘Atha` bin Khalil Abu ar-Rasytah Amir Hizbut Tahrir Atas Pertanyaan di Laman Facebook Beliau “Fiqhiyun”

Jawaban Pertanyaan:

Tanggungjawab Pemotongan Oleh Majikan dari Gaji Pegawai dan Tambahan Darinya (Pensiun)
Kepada Mohammad Abdul Basir

Soal:
Assalâmu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, Syaikh. Semoga Allah senantiasa menjaga Anda dan memberi kemenangan melalui tangan Anda, amin.

Di banyak negara Barat, kami punya skema yang disebut skema pensiun. Ini ketika, pegawai berkontribusi sejumlah tertentu dari gajinya dan diserahkan kepada perusahaan tempat dia bekerja. Perusahaan juga menambahkan dana sejumlah tertentu, di mana ini terpisah dari gaji pegawai itu, jumlahnya bergantung pada jumlah yang diserahkan oleh pegawai itu. Ketika pegawai mencapai usia tertentu untuk pensiun dari perusahaan itu, perusahaan akan memberi gaji pensiun kepada pegawai itu, berupa dana yang dia kontribusikan dan mereka (perusahaan) juga menambahkan dananya di situ.

Beberapa perusahaan menginvestasikan kontribusi yang diberikan oleh para karyawan ke investasi lain seperti membeli saham perusahaan yang memperdagangkan alkohol dan bunga dan perusahaan-perusahaan untuk menginvestasikan semua dana itu.

Mohon beritahu kami apakah skema pensiun ini diperbolehkan dalam Islam. Banyak dari kami di tempat saya telah didaftarkan oleh perusahaan sebab hal itu telah menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Pemerintah (Undang-Undang).

Saya harap pertanyaan saya jelas.
Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik kepada Anda.

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu.
Abdul Basir.

Jawab:
1- Majikan boleh bersepakat dengan pekerja untuk memberikan pengobatan atau memberi pensiun kepada pekerja setelah usia tertentu sebagai kompensasi sebagian dari upah pekerja yang dipotong selama jangka waktu tertentu ditambah bagian lain yang dibayarkan oleh majikan… Tindakan dari majikan terhadap pekerjanya ini selama perkara ini dikaitkan dengan akad yang ditandatangani antara majikan dan para pekerjanya di dalam akad kontrak kerja. Hal itu karena akad yang pokoknya adalah akad ijarah dan itu jelas. Dan komitmen majikan untuk mengobati pekerja atau memberi pekerja gaji pensiun adalah syarat yang dikaitkan dengan akad kerja. Dan syarat di dalam akad tidak dilarang kecuali jika dinyatakan nash yang melarangnya seperti syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan tidak perlu adanya nash yang memperbolehkannya sehingga syarat itu boleh, tetapi hanya perlu tidak adanya nash yang melarangnya. Dari Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Awf al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda:

«وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» رواه الترمذي
“Kaum Muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR at-Tirmidzi).

Lihat, asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyah juz iii bab Hukmu al-Wadh’iy – Syarthun.

Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, apa yang diberikan kepada pekerja adalah ungkapan dari bagian dari upah pekerja yang dipotong dari pekerja itu dan ditambah bagian lain dari majikan. Dan majikan boleh memberi pekerjanya dari harta milik majikan itu kadar yang dia inginkan.

2- Adapun jika akad pemberian pengobatan atau gaji pensiun itu merupakan akad yang berdiri sendiri, yakni misalnya didirikan institusi dan institusi itu mengumumkan kepada khalayak bahwa siapa yang ingin diberi pengobatan jika sakit atau ingin mendapat gaji pensiun setelah usia tertentu maka hendaknya dia membayar kepada kami secara bulanan sekian jumlahnya… Maka ini tidak boleh sebab itu merupakan akad yang tidak kosong dari ketidakjelasan (jahâlah)… Akad ini adalah batil, tidak boleh.

3- Adapun penginvestasian dana itu oleh institusi dengan jalan haram…. Jika ini bergantung kepada persetujuan Anda, yakni jika Anda setuju atas penggunaan (pengisvestasian) iuran yang Anda bayarkan itu melalui riba maka dilakukan, dan jika Anda tidak setuju maka tidak dilakukan, maka di sini Anda tidak boleh menyetujui penginvestasian melalui riba (jalan yang haram). Adapun jika penginvestasian itu tanpa persetujuan Anda, yakni bukan menurut pilihan Anda, tetapi mereka menginvestasikannya tanpa persetujuan Anda, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara yang bersifat mengikat maka tidak ada apa-apa yang menjadi tanggungjawab Anda…

Ringkasnya, jika Anda seorang pegawai dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara yang bersifat mengikat, majikan memotong bagian tertentu dari gaji Anda dan dia tambahkan bagian lainnya, dan dia menginvestasikan dana ini tanpa Anda memiliki pendapat dalam hal itu yakni tanpa persetujuan Anda, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang bersifat mengikat, dan setelah usia tertentu majikan itu memberi Anda gaji pensiun atau majikan itu memberikan pengobatan… Maka Anda boleh mengambil gaji pensiun itu dan menerima pengobatan tersebut, sebab semua itu kompensasi potongan oleh majikan suatu bagian dari gaji Anda, dan bahwa itu secara mengikat (oleh Undang-Undang).

Ini yang saya rajihkan, wallâh a’lam wa ahkam.

Saudaramu Atha’ bin Khalil Abu ar-Rasytah

4 Rabiul Akhir 1440 H
11 Desember 2018 M

http://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/jurisprudence-questions/56708.html
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192/961280847402320/%D8%9Ftype=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/a8VBgQCEiBt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *