Neoliberalisme dan Neoimperialisme

By | 5 November 2019

Indonesia sedang terancam. Begitu barang kali frase yang dapat menggambarkan kondisi saat ini. Masalahnya, apa yang mengancam? “Rezim sekarang menempatkan dirinya sebagai musuh Islam,” ujar Rokhmat S. Labib.

Islam dianggap sebagai ancaman. Boleh saja ada orang yang mengatakan bahwa dugaan itu terlalu mengada-ada. Namun, tentu praduga itu tidak serta-merta ada. Realitas menunjukkan hal tersebut.

Menjelang tutup tahun 2014, dengan dalih radikalisme, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengeluarkan kebijakan yang melarang guru dan dosen agama berasal dari negara lain. Kala itu reaksi pun keras. Tokoh Gontor, Hamid Fahmy Zarkasyi, menilai, “Saya kira itu semena-mena dan mengarah kepada ustadz-ustadz Islam, terutama dari kawasan Timur Tengah, agar tidak masuk ke sini.”

Hamid juga mempertanyakan mengapa liberalisme radikal justru dibiarkan. Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo berupaya meniadakan kolom agama dalam KTP. Saat ini isu ISIS digunakan untuk menghancurkan kelompok Islam. Terakhir, Menkominfo memblokir situs Islam yang dicap radikal tanpa kriteria yang jelas. Bahkan tanpa informasi dan komunikasi terlebih dulu. Jangan salahkan siapa-siapa apabila ada pihak yang menyimpulkan ini semua penampakan sikap islamophobia (anti-Islam) rezim yang tengah berkuasa. Demikian juga, tak dapat disalahkan siapa pun yang menilai bahwa sikap tersebut dalam rangka membebek permintaan negara kafir penjajah.

Bagaimana tidak, saat menghadiri pelantikan Presiden Jokowi, John Kerry berpesan, “Kami ingin Indonesia sebagai pemimpin Muslim yang memerangi radikal Islam.”

Masyarakat pun paham, kini sedang berlangsung penyingkiran Islam yang mereka sebut Islam politik. Islam yang bukan hanya bicara ibadah ritual, tetapi Islam yang memberikan solusi untuk diterapkan di tengah kehidupan. Hal ini terungkap dalam Temu Tokoh Terbatas pada awal April 2015.

Sekjen Laskar Anti Korupsi, Hasbi Ibrahim, mengatakan, “Bungkamisasi, kriminalisasi, monsterisasi atau apapun namanya, menunjukkan bahwa Orde Baru sedang bangkit lagi. Siapa saja yang menentang rezim Jokowi yang didukung oleh konglomerat hitam tersebut akan dihabisi.”

Ia segera menambahkan, “Rezim Jokowi-JK ingin membungkam semua suara kritis. Isu ISIS hanya cover isu untuk memuluskan asing.”

Pada sisi lain, liberalisme dan komumisme dibiarkan. Tidak dikhawatirkan apalagi dianggap ancaman. Pengurus al-Ittihadiyat, Zulkifli, menyampaikan, “Beberapa hari lalu, salah satu mantan tokoh PKI berorasi pakai kursi roda dalam kongres salah satu partai. Membakar semangat. Tapi, dibiarkan.”

Tentu, sikap demikian berbeda saat menghadapi Islam. “Rezim ini semakin brutal,” tambahnya.

Wajar belaka bila Islam dianggap sebagai ancaman oleh rezim sekarang. “Stakeholder Indonesia adalah AS dan Cina. Yang penting kita pikirkan adalah bagaimana dampaknya. Pemerintahan Jokowi mentolerir PKI, dikerumuni oleh Kristen dan kaum Liberal.”

Amin Lubis (Ketua Perti) memiliki sudut pandang lain. Beliau melihat bahwa radikalisme itu hanya sebuah ketakutan. Sebab, menurut beliau, radikalisme itu sejatinya tidak ada dalam Islam. Hanya tuduhan. “Tidak ada istilah radikal dalam Islam. Radikal itu mungkar, padahal Islam mencegah kemungkaran. Masa ini disebut radikal,” ungkapnya dengan nada mempertanyakan.

Kita memahami bahwa sekarang sedang berjalan upaya massif untuk menggambarkan sedemikian rupa hingga Islam dianggap sebagai ancaman. “Kini sedang berlangsung monsterisasi dan kriminalisasi terhadap dakwah, istilah, dan simbol Islam,” tegas Muhammad Ismail Yusanto.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia ini menjelaskan, “ISIS bermasalah, tetapi kita tidak ingin isu ini dijadikan sebagai alat kriminalisasi dan monsterisasi Islam dan umat Islam. Kita juga menolak intervensi asing, sebagaimana menolak kriminalisasi simbol dan istilah Islam seperti bendera tauhid, jihad, khilafah dsb.”

Lalu, bila gerakan yang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia dan seluruh umat bukan ancaman, lantas apa yang sebenarnya tengah mengancam negeri zamrud khatulistiwa ini? Jawabannya adalah: neoliberalisme dan neoimperialisme.

Kenyataan ini diakui pula oleh kalangan non-Muslim. Anggota DPR RI Effendi Simbolon, secara pribadi beliau menyampaikan ke saya, “Indonesia sedang didominasi asing dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Selain itu, kini betapa dahsyat gempuran neokolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Seluruh Tanah Air kita telah ada dalam jajahan kaum kapitalis.”

Segera beliau menambahkan, “Bila kita melakukan perlawanan terhadap arus imperialisme maka kita akan menjadi sebuah negara yang kuat, negeri Melayu berbasis mayoritas Islam dengan sumberdaya alam yang kaya.”

Berkaitan dengan neoliberal, beliau menyatakan, “Dulu Sri Mulyani, Boediono, dkk itu neoliberal. Kini, orang-orang di sekitar Jokowi juga liberal.”

Dalam tataran praktis ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme ini menemukan jalannya. “Ada tiga hal yang menggelindingkan neoliberalisme ini. Pertama: Perjanjian internasional yang mengikat seperti perjanjian investasi dan perjanjian di bidang perdagangan dalam bentuk WTO, MEA, dsb. Kedua: Proses di dalam negeri berupa pembuatan UUD dan UU yang materialistik dan makin membuka lebar pintu liberalisme. Tidak kurang dari 450 UU dalam ekonomi-politik yang liberal. Ketiga: Kontrak-kontrak dengan pihak luar. Ketika UU-nya liberal maka kontrak yang dilakukan juga liberal,” terang Salamudin Daeng.

Peneliti dari Indonesia for Global Justice (IGJ) ini menambahkan landasan neoliberalisme ini ada tiga yaitu: bertumpu pada utang dan investasi asing, menaikkan keuntungan dengan cara menaikkan harga-harga, dan memburu pajak setinggi-tingginya. “Dengan sistem seperti ini kita tidak dapat keluar dari jeratan, justru makin terperosok ke dalam. Mereka merampok sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pajak dan belanja publik,” tambahnya penuh kegeraman.

Semua ini menunjukkan bahwa kini sedang terjadi neoliberalisme yang menyerahkan segala sesuatu milik rakyat kepada swasta dan asing. Muaranya adalah bercokolnya penjajahan baru (neoimperialisme). Namun, untuk menutupi semua itu dilahirkanlah seakan-akan yang sedang mengancam negeri Muslim terbesar ini adalah segala hal yang berbau Islam politik. Dimunculkanlah istilah radikalisme, ideologi ISIS, dll. Padahal yang sedang mengancam bahkan mencengkeram adalah neoliberalisme dan neoimperialisme. Jadi, apakah yang merupakan ancaman itu Islam dan pejuang Islam? Bukan, tapi neoliberalisme dan neoimperialisme! []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *