Hukum Musyarakah Pedagang dengan Pengelola Kios

By | 16 Juni 2020

HUKUM MUSYARAKAH PEDAGANG DENGAN PENGELOLA KIOS

Diasuh Oleh: Ust M Shiddiq Al Jawi

Tanya:
Ustadz, pengelola kios/stand di sebuah mall menawarkan akad musyarakah kepada para pedagang dengan ketentuan sbb; akadnya musyarakah dengan jangka waktu kerjasama 5 tahun. Bagi hasilnya dihitung dari omzet/nilai transaksi; pedagang 91% dan pengelola kios 9% untuk perdagangan umum. Sedang untuk foodcourt; pedagang 85% dan pengelola kios 15%. Bagi hasil dilakukan setiap 3 hari sekali. Sistem transaksi dilakukan dengan sistem satu kasir. Semua transaksi akan dikelola bank syariah, dan pedagang diwajibkan menjadi nasabah bank syariah. Biaya per stand; 1. Biaya pendaftaran 1 juta sekali bayar dan dikembalikan 50% jika batal; 2. Biaya deposit (jaminan pemakaian unit kios) 3 juta sekali bayar dan dikembalikan jika tak ada perbaikan kios; 3. Biaya pemilihan unit strategis 3 juta sekali bayar dan bersifat hangus, jika tak memilih tempat strategis tidak ada tambahan biaya. Mohon penjelasan tentang akad ini. (Abu Hanif,Tangerang).

Jawab:
Akad musyarakah yang ditawarkan oleh pengelola kios di atas hukumnya haram dan tidak sah, karena 5 (lima) alasan sbb;

Pertama, ada unsur ketidakjelasan (majhuul) mengenai besarnya kontribusi modal dari masing-masing pihak, baik dari pedagang maupun dari pengelola kios. Seharusnya, kedua pihak menyepakati berapa rupiah modal dari pedagang dan berapa rupiah modal dari pengelola kios. Imam Taqiyuddin An Nabhani mengatakan,”Disyaratkan modal [dalam syirkah] diketahui besarnya (ma’luum) yang memungkinkan untuk dikelola dengan segera.” (wa yusytarathu an yakuuna ra`sul maal ma’luuman yumkinu at tasaharrufu fi al haal). (Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam, hlm. 148).

Kedua, pihak pengelola menjadikan barang (kios) sebagai modal. Imam Taqiyuddin An Nabhani mengatakan,”Adapun barang, tidak boleh dijadikan modal syirkah kecuali jika barang itu dinilai nominalnya pada saat akad dan nilainya saat itu dijadikan modal.” (amma al ‘uruudh falaa tajuuzu al syirkah ‘alaihaa illa idzaa quwwimat waqta al ‘aqd wa ju’ilat qiimatuhaa waqtal ‘aqdi ra`sul maal). (Taqiyuddin An Nabhani, ibid., hlm. 148).

Ketiga, sistem bagi hasilnya menyimpang dari syariah, yaitu revenue sharing (bagi hasil dari omzet/nilai transaksi). Padahal sistem bagi hasil yang syar’i adalah profit sharing, yaitu bagi hasil dari keuntungan bersih (Arab : Ar Ribhu). Dalam kitab Al-Jami’, ‘Abdur Razaq meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib RA yang berkata,”Kerugian ditanggung sesuai besarnya modal, sedang keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka.” (al khasaarah ‘ala al maal wa ar ribhu ‘ala maa’shthalahuu ‘alaihi). (Taqiyuddin An Nabhani, ibid., hlm. 150). Selain itu, prinsip revenue sharing mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena belum diketahui apakah syirkahnya untung atau rugi, karena pendapatan belum dipotong dengan biaya-biaya produksi.

Keempat, tidak ada kesepakatan bagi rugi (loss sharing) yang disesuaikan dengan besarnya modal masing-masing pihak. Bagaimana kalau musyarakahnya rugi?

Kelima, terjadi multiakad (hybrid contracts), yaitu akad qardh (pinjaman) –berupa biaya deposit (jaminan pemakaian unit kios) 3 juta sekali bayar— yang dijadikan syarat untuk akad musyarakah. Padahal syariah telah mengharamkan multiakad sesuai hadits Ibnu Mas’ud RA bahwa Nabi SAW telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. (HR Ahmad).

Solusinya;
(1) koreksi akad dengan menjelaskan kontribusi modal masing-masing pihak;
(2) cantumkan ketentuan bagi rugi (loss sharing);
(3) ubah revenue sharing menjadi profit sharing;
(4) hilangkan syarat uang deposit. Wallahu a’lam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *