Category Archives: APBN

Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam

oleh: M. Shiddiq al-Jawi Mukadimah Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil belakangan ini populer seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam. Istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah… Read More »

Kebijakan Khilafah dalam Urusan Pajak

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan dharîbah. Al-‘Allamah Syaikh Rawwas Qal’ah Jie menyebutnya dengan, “Apa yang ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara’.” [Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hal. 256]. Sedangkan al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikannya dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan… Read More »

Mencoba Meramu APBN Syariah

Oleh Dr. Fahmi Amhar Bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah?  Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN?  Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi? Untuk dapat menjawab persoalan ini ada tiga pendekatan yang harus dilakukan: Pertama, yang dihitung dahulu adalah… Read More »

Cara Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran

Defisit anggaran (budget deficit) dalam literatur didefinisikan sebagai “the gap between the public revenues and expenditures”, atau selisih minus pendapatan dengan belanja publik. (Monzer Kahf, 1994). Dengan kata lain, defisit anggaran adalah defisit dalam APBN karena pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Contohnya APBN Indonesia untuk tahun 2014; belanja negara besarnya Rp 1.842,5 triliun,… Read More »

APBN Khilafah

Oleh: Umar Fadhilah MM (pengurus DPD I HTI Jabar) Sumber: Tribun Jabar, Minggu 19 Juni 2011, hal. 1 & 11 Suatu negara yang hendak menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ternyata harus mengikuti suatu prinsip atau kaidah tertentu yang sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya. Negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional), dalam menyusun… Read More »