Ekonomi Islam: Mensejahterakan Seluruh Rakyat

Salah satu cabang syariah terpenting yang saat ini banyak dilupakan adalah syariah ekonomi, terutama terkait dengan ekonomi makro. Syariah Islam memandang perkara ekonomi menjadi 2 bagian. Pertama: ilmu ekonomi; berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. Kedua: sistem ekonomi; berhubungan dengan pengurusan… Read More »

Memahami Politik Ekonomi Daulah Khilafah

Oleh: M. Taufik N.T Islam membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi bagaimana pengadaan (produksi) barang dan jasa dan upaya meningkatkannya, diistilahkan dengan ilmu ekonomi, dengan pembahasan ekonomi dari segi kepemilikan, pemanfaatan, pengembangan dan distribusi harta kekayaan kepada masyarakat, diistilahkan dengan sistem ekonomi. Pembahasan ekonomi dari segi pengadaan (produksi) berikut upaya meningkatkan produktivitas barang dan jasa… Read More »

CARA KHILAFAH MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI KETIKA MENGHADAPI EMBARGO DUNIA

Oleh: Hafidz Abdurrahman Embargo ekonomi ketika khilafah‘ala minhaj nubuwwah berdiri sudah hampir pasti dilakukan oleh negara-negara Kafir imperialis. Embargo ekonomi ini telah menjadi senjata yang mematikan, sebagaimana yang dilakukan terhadap Libya, Irak dan Iran. Sampai negara yang diembargo tersebut tunduk dan bisa dikontrol. Karena itu, khilafah yang baru berdiri harus mempunyai strategi untuk menghadapi embargo ini.… Read More »

Politik Ekonomi Negara Khilafah

Oleh Muhammad Riza Rosadi Paradigma Politik Ekonomi Islam Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh negara (Khilafah Islamiyah) untuk menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara… Read More »

Baitul Mal dalam Sistem Ekonomi Islam

oleh: M. Shiddiq al-Jawi Mukadimah Istilah Baitul Mal atau Baitul Mal wat Tamwil belakangan ini populer seiring dengan bangkitnya semangat umat untuk berekonomi secara Islam. Istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus (dalam perusahaan atau instansi) yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (zakat, infaq, shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang dipakai pula untuk sebuah… Read More »

Kebijakan Khilafah dalam Urusan Pajak

Oleh: KH Hafidz Abdurrahman Istilah pajak, dalam fikih Islam, dikenal dengan dharîbah. Al-‘Allamah Syaikh Rawwas Qal’ah Jie menyebutnya dengan, “Apa yang ditetapkan sebagai kewajiban atas harta maupun orang di luar kewajiban syara’.” [Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, hal. 256]. Sedangkan al-‘Allamah Syaikh ‘Abdul Qadim Zallum, mendefinisikannya dengan, “harta yang diwajibkan Allah kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan… Read More »

Politik Ekonomi Negara Khilafah

Dalam sistem ekonomi kapitalis liberal, untuk mewujudkan kemak-muran rakyat, negara tidak perlu campur tangan terhadap perekonomian masyarakat. Hal tersebut antara lain tampak dari pendefinisian Politik Ekonomi. Dalam Kamus Ekonomi1 disebutkan: Political Economy is the science of wealth and deals with effort made by man to supply wants and satisfy desires (Politik Ekonomi adalah ilmu pengetahuan… Read More »

Mencoba Meramu APBN Syariah

Oleh Dr. Fahmi Amhar Bagaimana wajah APBN Indonesia kalau dibuat dengan paradigma syariah?  Dari sisi penerimaan apakah pajak akan terus menjadi pilar APBN?  Lalu dari sisi pengeluaran apakah pembayaran pokok dan cicilan hutang masih akan mendominasi di samping pos subsidi? Untuk dapat menjawab persoalan ini ada tiga pendekatan yang harus dilakukan: Pertama, yang dihitung dahulu adalah… Read More »

Cara Khilafah Mengatasi Defisit Anggaran

Defisit anggaran (budget deficit) dalam literatur didefinisikan sebagai “the gap between the public revenues and expenditures”, atau selisih minus pendapatan dengan belanja publik. (Monzer Kahf, 1994). Dengan kata lain, defisit anggaran adalah defisit dalam APBN karena pengeluaran negara lebih besar daripada penerimaan negara. Contohnya APBN Indonesia untuk tahun 2014; belanja negara besarnya Rp 1.842,5 triliun,… Read More »

APBN Khilafah

Oleh: Umar Fadhilah MM (pengurus DPD I HTI Jabar) Sumber: Tribun Jabar, Minggu 19 Juni 2011, hal. 1 & 11 Suatu negara yang hendak menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ternyata harus mengikuti suatu prinsip atau kaidah tertentu yang sesuai dengan paham ekonomi yang dianutnya. Negara yang menganut paham ekonomi kapitalisme (konvensional), dalam menyusun… Read More »